Home / Artikel / Kang Soenman Dicecar Mahasiswa
KangSYuman

Kang Soenman Dicecar Mahasiswa



Kang Soenman, panggilan akrab Pak Soenmandjaja  anggota DPR RI dari PKS dicecar berbagai pertanyaan kritis dari para mahasiswa yang mengikuti reses anggota DPR RI tersebut pada penghujung masa sidang 2015 yang lalu.  Dialog pada masa reses yang memang diadakan khusus dengan mengundang perwakilan dari beberapa pengurus BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) yang berasal dari beberapa kampus perguruan tinggi di seputaran Bogor Raya, untuk menjawab keingintahuan dari kalangan aktivis mahasiswa seputaran isu politik nasional .
Bertempat di sebuah rumah makan di bilangan jalan Sholeh Iskandar,Bogor yang dihadiri perwakilan dari BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) dari beberapa perguruan tinggi yang ada di Bogor berlangsung dalam suasana yang akrab ,tetapi tidak menghilangkan daya kritis diskusi khas aktivis mahasiswa.  Diskusi lebih menyoroti tentang agenda komisi tiga DPR khususnya yang berkenaan dengan revisi RUU KPK. Tanggapan pertama disampaikan oleh Danang Setiawan (Presiden BEM IPB) yang menanyakan darimanakah draft perubahan RUU KPK berasal ? Apakah dari pemerintah saja, ataukah DPR RI juga membuat draft yang kemudian diharmonisasi oleh Badan Legislasi DPR RI ? Kang Soenman menjawab bahwa draft RUU harus berasal dari pengusul RUU, apabila pengusul RUU adalah pemerintah maka pemerintah lah yang harus membuat draft tersebut dan apabila pengusul adalah DPR maka DPR lah yang harus membuat draft RUU-nya.
Kecuali tentang RUU RAPBN haruslah berasal dari pemerintah. Adapun yang sekarang banyak beredar dimasyarakat dan media yang dikatakan sebagai draft RUU KPK, draft tersebut entah berasal darimana karena baik pemerintah maupun DPR belum pernah mengusulkan draft tersebut kepada Sidang Paripurna DPR untuk dibahas.  
Keputusan yang sudah diambil dalam paripurna DPR terakhir tentang RUU KPK barulah menyepakati bahwa RUU KPK adalah usulan bersama antara pemerintah dan DPR, walaupun terminologi sebagai usulan bersama ini tidak dikenal dalam tata tertib DPR yang mengatur tentang alur pembahasan RUU.  Terkait tindaklanjut tentang RUU KPK ini masih harus menunggu keputusan siding paripurna berikutnya setelah selesainya masa reses.
Kemudian Ahmadi dari Fakultas Hukum Universitas Pakuan bertanya mengapa sudah ada pihak-pihak di media yang membahas tentang draft RUU KPK padahal baik pemerintah maupun DPR belum mengajukannya ? Kang Soenmandjaja menegaskan bahwa sebagai anggota DPR hanya akan mengakui yang dimaksud dengan draft RUU KPK atau RUU apa pun bila sudah diajukan dalam sidang paripurna karena demikianlah Tatib DPR mengaturnya, kalau belum diajukan ke sidang paripurna belumlah dapat dikatakan sebagai draft RUU sebab pihak mana pun bisa saja membuatnya dan mengedarkannya. Ahmadi juga bertanya tentang sikap pandangan Pak Soenman tentang rencana perubahan RUU KPK apakah setuju atau tidak ? 
Beliau menegaskan bahwa sikap pandangan beliau sejalan dengan sikap yang telah diputuskan oleh Fraksi PKS bahwa PKS tidak setuju revisi RUU KPK yang akan melemahkan fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Haidar Nasiri (BEM IPB) mengajukan tanggapan terkait hasil pemilihan komisionaris KPK oleh Komisi Tiga DPR yang dipandang adalah figur-figur yang sejalan atau menyetujui revisi RUU KPK sedangkan figur-figur yang kontra terhadap RUU KPK tidak dipilih oleh DPR. Atas tanggapan ini Pak Soenmandjaja mengingatkan bahwa DPR memilih komisioner KPK berdasarkan kandidat yang diajukan hasil seleksi dari Pansel KPK yang diangkat Presiden. Sikap DPR hanya bisa menolak berarti mengembalikan calon-calon yang sudah diajukan pansel KPK atau memilih diantara yang ada. 
Bila menolak berarti Presiden harus membentuk kembali Pansel sementara waktu jabatan komisionaris yang lama akan habis. Sehingga bila masa jabatan komisionaris KPK habis, sementara belum ada penggantinya maka Presiden harus kembali menerbitkan Perpu dan ini berpotensi memunculkan kembali dampak konstitusional dan politik yang tidak ringan.
Pada akhir diskusi Kang Soenman sempat menceritakan pengalaman beliau ketika menjadi aktivis mahasiswa di era 1978-an, ditengah-tengah situasi represi rezim orde baru ketika itu yang menerapkan kebijakan NKK-BKK ( Normalisasi Kehidupan Kampus – Badan Koordinasi Kegiatan Kampus). Dimana setiap mahasiswa yang kritis, apalagi dikenal sebagai aktivis senantiasa dimata-matai, dan beliau sempat ditahan dan dimintai keterangan oleh pihak aparat pada waktu itu. 
Berbahagialah aktivis mahasiswa pada masa kini dengan era reformasi dan keterbukaan, manfaatkanlah dengan optimal untuk mengasah jiwa kepemimpinan dan kepedulian sebagai generasi pewaris bangsa ini kedepan. (FHO

About pkskabbogor

Check Also

Lihatlah Diri Ini…

  pksbogor.id — Kita ini manusia. Namun seringkali ingin melihat orang lain sebagai malaikat. Ingin …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *