Home / Berita / Tiga Bulan Jelang Pemilu, Anggota Legislatif PKS Tetap Fokus Bekerja di DPR

Tiga Bulan Jelang Pemilu, Anggota Legislatif PKS Tetap Fokus Bekerja di DPR

Jakarta, Anggota DPR RIasal Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor, Tb. Soenmandjaja menegaskan komitmennya untuk tetap fokus menjalankan tugas kedewanan. Khususnya, dalam penyelesaian kinerja legislasi. Pemerintah sebagai mitra kerja DPR RI diharapkan juga bisa aktif menyelesaikan beberapa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU).

“Pertemuan seluruh pimpinan DPR RI dan alat kelengkapan dewan (AKD) menyepakati bahwa tugas kedewanan tidak akan macet hanya karena Pemilu yang tinggal sekitar 3 bulan lagi. Sukses Pemilu harus dibarengi dengan sukses kedewanan,” ujar Soenman saat dihubungi, Kamis (22/01).

Soenman melanjutkan, ada beberapa RUU yang ditargetkan bisa diselesaikan sebelum berakhirnya masa bakti periode 2014-2019. Diantaranya, RUU tentang Perkoperasian, RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, RUU tentang Kebidanan, RUU tentang Ekonomi Kreatif, RUU Karantina hewan, Ikan dan Tumbuhan, RUU Energi Baru Terbarukan, RUU Kebidanan serta RUU Pengawasan Obat dan Makanan.

“Semua RUU tersebut langsung menyentuh kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. DPR RI dan pemerintah sepakat bahwa RUU tersebut bersifat urgen bagi kehidupan masyarakat,” tutur Soenman.

Namun demikian, legislator Partai Keadilan Sejahtera itu menegaskan, DPR tidak bisa menyelesaikan RUU menjadi Undang-Undang (UU) tanpa adanya kerja sama dengan pemerintah. Sesuai Pasal 20 UUD 1945, maka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan pembahasan RUU tidak bisa dilakukan DPR RI secara sepihak.

“Proses pembahasan RUU bukan hanya menjadi tanggungjawab DPR. Tetapi juga merupakan tanggungjawab bersama pemerintah. Peran pemerintah besar karena kementerian terkait ikut dalam pembahasan RUU sejak awal. Jika pemerintah tidak hadir, maka otomatis RUU tidak dapat dibahas,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Soenman, DPR RI juga tetap melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara dalam APBN 2019. Hingar bingar politik tidak boleh menghambat proses pembangunan ataupun mengendurkan program-program pro kerakyatan yang sudah disusun dalam APBN 2019.

About saeful pks

Check Also

Peduli Terhadap Masyarakat, PKS Bantu Korban Kebakaran

pksbogor.id — Kebakaran yang menimpa 3 rumah di Kampung Gunung Batu Kulon Desa Bojong Koneng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *