Tuesday , February 18 2020
Home / Berita / Banyak Fasos Terbengkalai, Atma : Jangan Rugikan Warga!

Banyak Fasos Terbengkalai, Atma : Jangan Rugikan Warga!

Proses penyerahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) perumahan di Kabupaten Bogor secara umum berjalan stagnan atau jalan di tempat. Dari hasil penelusuran kami banyak perumahan yang belum menyerahkan fasos fasum kepada Pemda kabupaten Bogor.

Jika dilihat dari prosesnya, sebetulnya serah terima fasos dan fasum perumahan itu mudah dan tidak terlalu sulit. Tapi entah kenapa banyak pengembang yang terlihat enggan, bahkan terkesan tidak punya niat baik kepada masyarakat dan Pemda. Hal ini dapat terlihat di mana pengembang tidak berusaha memenuhi persyaratan baik secara administrasi maupun secara teknis yang sesuai dengan site plan perumahan sejak awal mengajukan IMB.

Belum lagi masalah adanya pengembang yang tidak sanggup melanjutkan pembangunan bahkan bangkrut. Ini lebih tidak jelas lagi kapan dan bagaimana fasos dan fasum itu diserahkan ke pemda. Padahal jika ada niat baik pengembang yang tidak sanggup melanjutkan pembangunan atau proses serah terima fasos dan fasum kepada pemda, pemiliknya bisa mengajukan surat keterangan tidak mampu. Nantinya penyerahan aset bisa diambil oleh RT atau RW setempat..

Baru beberapa bulan bertugas di komisi 1 saya temukan di beberapa kecamatan Metro Parung, PPI Tajur Halang dan Pura Bojong Gede, pihak pengembang seolah lari dari tanggung jawab dan bahkan terkesan tidak mau tahu dengan menelantarkan perumahan yang menjadi tanggung jawabnya. Hampir puluhan tahun tidak memberikan kepastian tentang serah terima fasos dan fasum di perumahan tersebut.

Salah satu dampak yang bisa merugikan masyarakat adalah perawatan perumahan serta perbaikan jalan tidak dilakukan oleh pengembang dan warga tidak bisa mendapat dana pembangunan dari DD, ADD Desa dan Pemda. Hal ini karena fasos fasum belum diserahterimakan. Jika fasilitas jalan ingin baik, maka warga berpatungan (iuran) untuk memperbaiki jalan di perumahan.

Pandangan kami dari Komisi 1 semoga ke depan DPKPP (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan) bisa membuat aturan yang lebih tegas kepada pengembang. Mungkin saja penyerahan fasos dan fasum dilakukan di awal, sebelum pembangunan dimulai dan IMB di berikan. Agar masyarakat tidak terus menerus dirugikan.

Atma, SE., MM.
Anggota Komisi 1 DPRD Kab. Bogor dari Fraksi PKS

Sumber : bogorupdate.id

About pkskabbogor

Check Also

Rakornas PKS 2019 Hasilkan Enam Keputusan Strategis

Jakarta — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) usai menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2019 yang dihadiri …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.