Saturday , February 29 2020
Home / Berita / Resah dengan Bank Emok, Puskopsyah Temui Dewan

Resah dengan Bank Emok, Puskopsyah Temui Dewan

Resah dengan maraknya keberadaan ‘Bank Emok’ yang tidak sesuai dengan peraturan, Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah) Kabupaten Bogor mengadu kepada Anggota DPRD Kab. Bogor H. Sulaeman, ST, Senin (30/12/2019).

Pepi Januar selaku Ketua Puskopsyah menilai keberadaan ‘Bank Emok’ banyak berdampak negatif di masyarakat. Khususnya Bank Emok yang tidak sesuai peraturan dan dengan legalitas yang tidak jelas. Sehingga citra negatif itu berimbas kepada koperasi yang memiliki integritas dan performa yang baik.

“Di beberapa daerah terjadi penolakan terhadap Bank Emok, bahkan dipukul rata untuk koperasi yang ada. Seakan-akan permasalahan Bank Emok disamakan dengan koperasi,” kata Pepi.

Pihaknya berharap ada tindakan dari pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan Bank Emok yang sudah cukup marak di tengah-tengah masyarakat.

Selain itu, Pepi juga menyampaikan perlu adanya penguatan terhadap permodalan untuk koperasi yang ada di Kabupaten Bogor. Oleh karenanya ia mendesak pemerintah daerah untuk segera mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbub) sebagai aturan teknis dari Peraturan Daerah (Perda) Pemberdayaan Koperasi.

“Kami berharap ada tindak lanjut dari Perda Pemberdayaan koperasi dengan adanya Perbup terkait aturan teknis,” lanjut Pepi

Menanggapi permasalahan yang ada tersebut, ia berharap Puskopsyah bisa sinergi dengan pemerintah daerah khususnya Dinas Koperasi. Selain Dinas Koperasi Pepi juga berharap bisa bersinergi dengan komisi II DPRD Kabupaten Bogor untuk membangun perkoperasian khususnya syariah di Bumi Tegar Beriman.

“Puskopsyah bisa bersinergi dan siap menjadi narasumber atau rujukan terkait koperasi syariah di Kabupaten Bogor,” tegas Pepi.

Ditemui oleh Puskopsyah, H. Sulaeman, ST menilai koperasi adalah salah satu solusi dari permasalahan Bank Emok yang sangat mengkhawatirkan di masyarakat. Bahkan pihaknya mendorong agar setiap desa bisa membuat koperasi.

“Kita perlu mendorong koperasi untuk hadir di masyarakat. Bila perlu satu desa satu koperasi. Kita dorong desa membuat koperasi di bawah badan hukum BUMDes,” ujar Sulaeman.

Sulaeman juga siap memfasilitasi dan menyampaikan kepada Komisi II DPRD Kabupaten Bogor atas aduan dan kekhawatiran mereka.

“Silahkan bersurat secara resmi kepada komisi II. Saya akan mencoba membantu menyampaikan bahwa ini adalah permasalahan yang terjadi di masyarakat dan sudah sangat mengkhawatirkan,” lanjut Sulaeman.

Namun Sulaeman memberikan catatan khusus agar koperasi, khususnya koperasi syariah, untuk terus membangun integritas koperasi syariah. Khususnya dalam aspek Sumber Daya Manusia yang ada di koperasi.

“Perlu ada capacity building terus menerus, agar koperasi terus berkembang, kompeten dan berintegritas,” tutup Sulaeman yang juga anggota Komisi II DPRD Kab. Bogor.

Sumber : bogorupdate.id

About pkskabbogor

Check Also

Rakornas PKS 2019 Hasilkan Enam Keputusan Strategis

Jakarta — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) usai menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2019 yang dihadiri …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.