Saturday , February 29 2020
Home / Berita / Review Akhir Tahun 2019; Lampu Kuning untuk Kepemimpinan Ade Yasin

Review Akhir Tahun 2019; Lampu Kuning untuk Kepemimpinan Ade Yasin

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan lampu kuning atas kepemimpinan Ade Yasin di tahun 2019. Kabupaten Bogor berada di urutan ke-2 penyumbang angka desa tertinggal di Jawa Barat, setelah Garut yang memiliki 58 desa tertinggal.

Capaian Pemkab Bogor atas anugerah Kabupaten Terinovatif dalam ajang Innovative Government Award (IGA) Oktober lalu hendaknya dibarengi dengan pengurangan angka desa tertinggal. Mengingat posisi Kabupaten Bogor sebagai penyangga ibu kota.

Ada beberapa aspek yang menyebabkan sebuah desa masuk dalam kategori tertinggal yaitu meliputi aspek ekonomi, yang ditinjau dari indikator kemiskinan dan pengeluaran perkapita.

Selanjutnya aspek Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditinjau dari angka harapan hidup, kemudian aspek ketersediaan infrastruktur untuk pendidikan dan kesehatan, aspek kemampuan fiskal desa, aspek aksesibilitas desa ke pusat kota, serta aspek geografis kerentanan bencana.

Selain menjadi salah satu kecamatan yang memiliki desa tertinggal, Rumpin harus diberi solusi terkait banyaknya truk pembawa bahan tambang galian C bervolume besar yang hilir mudik dan menimbulkan kerusakan jalan maupun tingkat kecelakaan lalu lintas.

Di sisi lain, Pemkab harus melakukan tindakan tegas kepada kontraktor yang wan prestasi. Seperti proyek betonisasi di Cileungsi yang sudah retak sebelum digunakan. Proyek betonisasi yang mangkrak di Kecamatan Rumpin. Serta proyek jembatan yang ditinggal kontraktor setelah dirobohkan, yang terjadi di kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojonggede.

Masalah pendidikan, Kabupaten Bogor masih belum mampu menaikkan angka rata-rata lama sekolah dari 7,8 paling tidak di angka 9. Sedangkan bidang infrastruktur sekolah menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian, terutama masalah kualitas bangunan. Masih ada dikotomi sekolah negeri dan swasta, padahal keduanya sama-sama memberikan sumbangsih dalam membangun civil society. Demikian pula dengan kesejahteraan guru yang belum mencukupi untuk menyentuh angka KHL (Kebutuhan Hidup Layak).

Perizinan operasional untuk sekolah dari mulai SD hingga SMA, mestinya tidak disamakan dengan perizinan untuk perusahaan. Sehingga memudahkan bagi masyarakat yang ingin membantu menyelesaikan masalah pendidikan dengan mendirikan sekolah swasta.

Di bidang kesehatan, pelayanan di RSUD perlu ditingkatkan, terutama layanan di IGD. Ketersediaan kamar masih menjadi kendala karena tidak sebanding dengan kebutuhan.

Ada baiknya Pemkab belajar dari daerah lain yang sudah lebih maju. Contoh Kabupaten Badung yang PAD-nya 6,7 triliun hampir setara dengan APBD Kabupaten Bogor. Padahal wilayahnya sangat kecil dibandingkan Bogor. 80% dari PAD-nya bersumber dari pariwisata. Demikian juga dengan Kota Batam yang dua tahun terakhir merubah haluan menjadikan pariwisata sebagai sumber devisa utama. PAD kita akan jauh lebih besar karena SDA pariwisata Kabupaten Bogor sangat kaya dan sempurna.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sudah semestinya mampu meningkatkan PAD Kabupaten Bogor. Namun, saat ini belum menjadi andalan. Bahkan PT. Prayoga Pertambangan Energi, salah satu BUMD yang khusus menangani energi, kini berada di ujung tanduk dengan berbagai permasalahannya.

Perlu langkah yang optimal agar Pancakarsa yang dicita-citakan menjadi terwujud nyata di Bumi Tegar Beriman.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kab. Bogor

Sumber : bogorupdate.id

About pkskabbogor

Check Also

Rakornas PKS 2019 Hasilkan Enam Keputusan Strategis

Jakarta — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) usai menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2019 yang dihadiri …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.