Home / Parlementaria (page 2)

Parlementaria

Ini Alasan PKS Peringati Proklamasi Pada 9 Ramadhan

Jakarta – Tanggal 9 Ramadhan 1437 H yang jatuh Selasa 14 Juni 2016 kemarin tepat 73 tahun usia Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hari Jumat, 9 Ramadhan 1364 H yang bertepatan dengan 17 Agustus 1945 dwi tunggal  Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan RI. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, Proklamasi …

Read More »

Pelaksanaan Pileg, Pilpres, dan Pilkada Serentak dipercepat Pada 2024

Setelah melalui pembahasan panjang dan menuai pro kontra antar fraksi, Revisi UU Pilkada akhirnya disahkan dalam sidang paripurna DPR. Apa saja poin-poin perubahannya? Dalam rapat paripurna di gedung DPR, Kamis (2/6/2016), Pimpinan Komisi II  DPR RI merinci setidaknya ada 17 poin perubahan maupun masukan dalam UU Pilkada yang disahkan. Berikut …

Read More »

PKS : Pemberhentian Fahri Hamzah Sesuai Prosedur

Jakarta (4/4) – Seluruh anggota dan kader PKS, terlepas dari latar belakangnya, harus tunduk terhadap proses, putusan terkait sistem yang berlaku di PKS. Prosedur pemberhentian Fahri Hamzah dari keanggotaan PKS sudah sesuai prosedur. Hal itu disampaikan Ketua Departemen Hukum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zainudin Paru saat …

Read More »

Jumlah Perokok Melonjak Tajam, PKS Dorong Perda KTR

Bogor– Jumlah perokok aktif di Kabupaten Bogor sangat mncengangkan. Dalam satu dekade terakhir jumlahnya melonjak sangat tajam. Prihatin dengan kondisi ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui wakilnya di DPRD Bogor mendorong terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor melansir, jumlah perokok aktif di Kabupaten saat …

Read More »

PKS Desak KTT OKI Dukung Kemerdekaan Palestina

Jakarta (5/3) – Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerjasama Negara-Negara Islam (KTT Luar Biasa OKI) akan berlangsung pada Minggu-Senin (6-7 Maret 2016) di Jakarta. Sebanyak 49 kepala negara dan pemerintahan dijadwalkan akan menghadiri acara tersebut. KTT Luar Biasa OKI kali diselenggarakan khusus sebagai bentuk keprihatinan dan upaya mengalihkan fokus …

Read More »

Hidayat Nur Wahid : GBHN Bukan Produk Orde Baru

Jakarta (3/3) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahidmenegaskan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bukanlah produk dari zaman Orde Baru. Melainkan, GBHN sudah muncul sejak Zaman Orde Lama, yang secara khusus ditetapkan melalui TAP MPRS Nomor 2 Tahun 1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. “Jadi, ketika …

Read More »

FPKS Setujui RUU Nelayan dengan Delapan Catatan

Jakarta (4/3) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam untuk dibawa pada pembahasan Tingkat II dan segera disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Ketua Kelompok Komisi IV (Kapoksi) Fraksi PKS DPR …

Read More »

Indonesia Harus Serius Dorong OKI Selesaikan Permasalahan Palestina

Jakarta (4/3) – Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar meminta Pemerintah Indonesia serius mendorong negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam membela Kedaulatan Palestina. Rofi berharap konferensi ini juga memberikan solusi guna menyelesaikan permasalahan Palestina yang lebih komprehensif dan strategis. Demikian disampaikan Rofi menjelang berlangsungnya …

Read More »

Tiga Puluh Empat Kontainer Buah Asal Tiongkok Ilegal

Jakarta (4/3) – Anggota Komisi IV DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hermanto menemukan ada 34 (tiga puluh empat) kontainer buah impor asal Tiongkok bersifat ilegal. Sebab, hal itu tanpa surat jaminan kesehatan dan isi kontainer berbeda dengan izin yang ditunjukkan.  “Buah impor dengan berat total 609,9 ton itu …

Read More »

PEMKAB BOGOR JANGAN KEHILANGAN IDEOLOGI BERBANGSA DAN BERNEGARA

Mejelis Permusawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) mengadakan sosialisasi 4 pilar di Gedung serbaguna 1 Pemda Cibinong Senin (29/2/16). Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR-RI TB. Soenmadjaja mengatakan, sesuai amanat Undang-Undang maka pihaknya harus memberikan pemahaman nulai-nilai Panacasila, Undang-Undan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. “Langkah yang …

Read More »